Beranda Berita Sahrul: Kemendagri Perlu Menyekolahkan Rajiun

Sahrul: Kemendagri Perlu Menyekolahkan Rajiun

3861
0
|
BERBAGI

Tudingan Bupati Muna Barat L.M Rajiun Tumada yang di alamatkan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian dalam negeri, Syarifuddin Udu mengisyaratkan lemahnya pengetahuan seorang bupati ihwal pengelolaan pemerintahan. Pernyataan Rajiun tersebut di nilai tidak mencirikan seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga hal tersebut sudah memenuhi syarat bagi Kemendagri untuk menyekolahkan Rajiun. “Selain krisis pengetahuan, Bupati Muna Barat ini tidak beretika,” kata Sahrul, Ketua Jaringan kemandirian nasional (JAMAN) Sultra, Rabu, 22 Mei 2019.

Perihal pinjaman yang di ajukan oleh Bupati Muna Barat, Sahrul meminta Rajiun untuk belajar alur dan mekanismenya. Sebab permohonan utang yang di ajukan oleh daerah kata Sahrul mesti melewati banyak pertimbangan dan mekanisme. Mantan aktivis Makassar ini menjelaskan, mekanisme utang itu menyangkut banyak hal diantaranya menyangkut wilayah, menyangkut pemanfaatan, menyangkut keberlanjutan fiskal. Karena utang itu bukan utang Rajiun pribadi melainkan utang pemda. “Saya pikir hal ini mesti di perhitungkan baik-baik jangan sampai ada motif ekonomi tertentu atau motif proyek,” ujar pria yang kerap di sapa Arul ini.

Sahrul menyayangkan pernyataan Rajiun yang menuding Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin Udu bahwa tidak mulusnya utang tersebut karena ada kaitannya dengan politik. Rajiun menyebut Dirjen menghalangi utang tersebut demi kepentingan politiknya. Bahkan Rajiun berujar Dirjen Syarifuddin di gadang-gadang ikut bertarung di pilkada muna 2020. Sahrul menegaskan, Bupati Muna Barat tidak boleh membawa urusan utang ke politik. Apalagi seorang bupati sampai menyalahkan Dirjen.

“Menurut saya ini pernyataan seorang bupati yang tidak beretika. Dan Kemendagri perlu menyekolahkan Rajiun. Ini institusi pemerintah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah satu kesatuan tidak boleh saling menyalahkan di publik,” ucap mantan jurnalis Tempo ini.

Jika Rajiun menyoal dirjen, Sahrul menjelaskan, berarti Rajiun menyoal Menteri, kalau menyoal Menteri berarti Rajiun menyoal Presiden. Karna Dirjen merupakan bawahan Menteri berarti Rajiun menyalahkan Menteri, dan Menteri bawahan Presiden berarti Rajiun menyalahkan Presiden. Menurut Sahrul, Ini kali pertama ada seorang bupati menyalahkan dirjen dan secara struktural turut menyalahkan menteri dan presiden. “Ini persoalan etika. Masa seorang bupati menyalahkan seorang pejabat eselon 1 hingga Presiden, dan menarik urusan pemerintahan ke politik,” pungkasnya. “Ini tidak boleh.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here